Pemerintah Izinkan Sekolah Tatap Muka Januari 2021, tapi Sifatnya Tidak Wajib dan Banyak Syaratnya

Masih ingat waktu wabah mulai menyebar di Indonesia? Waktu itu, banyak sekolah yang diliburkan dan murid harus belajar berdikari di dalam rumah. Awalannya kemungkinan mereka suka sebab tidak perlu tiba ke sekolah kembali tiap hari. Tapi sesudah jalani sekolah online sepanjang beberapa bulan, banyak murid yang akui jemu dan tidak optimal waktu belajar. Begitupun agen bola terpercaya dengan beberapa guru yang kesusahan mengajarkan secara daring.

Menyaksikan keadaan itu, pemerintahan memilih untuk buka sekolah tahun depannya. Tapi apa faksi sekolah siap melakukan? Apa lagi beberapa ribu kasus corona masih makin bertambah tiap hari. Yok kita baca alasan dari pemerintahan dan beberapa faksi yang lain.

Evaluasi bertemu muka langsung di sekolah bisa dilaksanakan kembali mulai semester genap tahun tuntunan 2020/2021 atau mulai Januari tahun depannya. Ketentuan ini dikatakan Menteri Pengajaran dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, lewat pertemuan jurnalis daring pada Jumat (20/11). Nadiem menerangkan jika hal itu ditetapkan oleh empat menteri yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pengajaran dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Tetapi, keputusan ini tidak memiliki sifat wajib buat semua sekolah. Pemerintahan memberikan opsi pada tiga faksi untuk buka atau masih tutup sekolah yang ada di bawah lindungan mereka. Ke-3 faksi itu ialah pemda, kepala sekolah, dan orangtua murid yang bergabung dalam komite sekolah. Tiap orangtua murid bebas tentukan apa anaknya bisa masuk sekolah kembali atau mungkin tidak. Andaikan mereka sepakat, bermakna sekolah akan dibuka kembali walau keadaan wabah masih mencemaskan.

Ketentuan ini memancing bermacam kontra dan pro dari warga. Ada murid yang masih pengin belajar dalam rumah, ada pula yang telah tidak sabar untuk sekolah kembali. Begitupun dengan beberapa guru dan orangtua siswa. Ada yang pengin sekolah dibuka kembali supaya evaluasi lebih optimal, tapi ada juga yang cemas pada keadaan kesehatan. Lantas bagaimana opini beberapa pakar?

Dikutip dari CNN, Retno Listyarti sebagai Komisioner Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutarakan kekhawatirannya jika sekolah dibuka kembali. Karena ada banyak sekolah yang dipandang tidak siap. Disamping itu, Retno tidak sepakat jika penyiapan untuk buka sekolah kembali cuman ditanggung pada pemda. Semestinya pemerintahan pusat menolong mempersiapkan sarana, publikasi prosedur kesehatan, dan memperantai kerja sama di antara dinas pengajaran dan satgas Covid-19.